Aborsi Paksa Tidak Tercakup Dalam Undang-undang TPKS Dan ICJR Berharap Dapat Diserap Oleh RKUHP

Jakarta, – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menginginkan kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan aborsi paksa dirinci sebagai bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Di bawah Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS), diketahui bahwa pemerkosaan dan aborsi paksa tidak diatur dalam KUHP.

“Kaitannya dengan pemerkosaan dan aborsi paksa, misalnya,” kata peneliti ICJR Maidina Rahmawati. “Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa meskipun ada kaitannya dengan undang-undang TPKS, ada juga hal-hal yang harus ditangani oleh RKUHP. dengan.” Demikian disampaikan dalam diskusi virtual pada Rabu (25/5). situs judi slot online minimal deposit 10rb

Alasan pemerintah dan DPR tidak masuk dalam UU TPKS karena sudah diatur dalam UU Pidana.

Dia mengatakan pasal 347 KUHP sudah membahas masalah aborsi paksa. Kemudian diperbaharui lagi berdasarkan Pasal 469 (2) dan (3) KUHP.

Namun, isu aborsi paksa tetap harus masuk dalam kategori kekerasan seksual sebelum bisa dipromosikan dengan mengacu pada UU TPKS.

Dia juga mengatakan bahwa kata-kata RKUHP harus dipantau untuk memperjelas bahwa aborsi paksa adalah bentuk kekerasan seksual.

“Oleh karena itu, juga menjadi subjek hukum acara yang merupakan ketentuan hak-hak korban yang tertuang dalam UU TPKS,” ujarnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selasa (4 Desember 2022). ).

UU TPKS memuat ketentuan pidana untuk sembilan jenis kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual non fisik, penyerangan fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi sosial, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual elektronik.

Ada 10 jenis kekerasan seksual lainnya, tetapi kejahatannya tidak terorganisir. Pemerkosaan, perbuatan tidak senonoh, aktivitas seksual anak, pornografi anak dan/atau eksploitasi seksual anak, perbuatan cabul di luar kehendak korban, pornografi anak atau pornografi anak yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.

Juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana penyerangan seksual menurut ketentuan prostitusi paksa, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang berdasarkan tindak pidana kekerasan seksual, dan ketentuan lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post TNI AL Selidiki Tiga Kapal Yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng
Next post BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman Bagi Investor