AS Tuding Soal Dugaan PeduliLindungi Langgar HAM, Ini Jawaban Dari 3 Kementerian

Jakarta – Departemen Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat menuding pelanggaran HAM dalam penggunaan aplikasi PeduliLindung.

Seperti diketahui, aplikasi PeduliLindung digunakan untuk melacak penyebaran kasus Covid-19 antar populasi.

Tidak hanya Indonesia, Departemen Luar Negeri AS juga membeberkan dugaan pelanggaran HAM di negara lain. situs judi berlisensi

Dikutip dari laporan AS berjudul Human Rights Reports by Country for 2021, yang dikeluarkan Jumat, 15 April 2022.

Amerika Serikat mengatakan dalam laporannya bahwa aplikasi PeduliLindung melanggar hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan privasi data kependudukan.

Selain untuk pelacakan kasus, PeduliLindung juga digunakan sebagai persyaratan ketika orang memasuki tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan.

Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status imunisasi seseorang.

Namun cara kerjanya disesalkan oleh para pembela hak asasi manusia.

Dugaan pelanggaran HAM oleh aplikasi PeduliLindung membuat pemerintah angkat bicara.

Tiga kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hingga Kementerian Kesehatan, sejauh ini menanggapi tudingan AS.

Departemen Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah tudingan pelanggaran HAM dalam aplikasi PeduliLindung.

Aplikasi Fedullilindung menjelaskan bahwa pemerintah menciptakannya sebagai langkah untuk menangani COVID-19 semaksimal mungkin.

“Atas sorotan yang diangkat oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa Indonesia menuduh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam responnya terhadap COVID-19”

“Tidak masalah, itu informasi.”

“Tapi ada dua hal,” kata Mapuz dalam siaran pers yang disiarkan melalui YouTube. Pertama, pemerintah Indonesia secara ketat memperkenalkan pedulilindung untuk memerangi COVID-19 semaksimal mungkin, dan kemudian dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia,” jelasnya. . Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sabtu, 16 April 2022.

Mahfud MD juga mengklaim bahwa Indonesia adalah negara terbaik di Asia untuk menangani Covid-19.

Dia bahkan mencatat bahwa respons AS terhadap virus corona lebih buruk daripada respons Indonesia.

“Menko Erlanga pernah memberikan presentasi kepada dunia tentang aspek-aspek tertentu,” kata Mahfouz.

Jadi, menurut Mahfud MD, ketidakmampuan seseorang masuk ke suatu tempat akibat deteksi Covid-19 di aplikasi PeduliLindung bukanlah pelanggaran HAM, melainkan akibat penanganan Covid-19.

Mahfouz juga menilai tudingan AS terkait laporan dugaan pelanggaran HAM di aplikasi PeduliLindung tidak memiliki dasar atau sumber resmi.

Dia kemudian membuka daftar tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Amerika Serikat, berdasarkan laporan Special Procedures Authorization Holders (SPMH).

Dia mengatakan lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan ke Amerika Serikat daripada ke Indonesia.

Dr Mahfouz mengatakan ”Tepatnya pada periode 2018-2021, Indonesia juga menerima laporan yang tidak jelas dari 19 LSM. Sementara Amerika Serikat melaporkan 76 kasus.’”

Kemudian, katanya, “Kami tidak punya pilihan selain saling memandang (dituduh pelanggaran HAM). Yang penting semuanya bergerak sesuai dengan kebaikan masing-masing negara untuk menyelamatkan rakyat.”

Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri juga mengatakan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Toko Vaizyasyah menanggapi tuduhan AS bahwa tidak ada negara, termasuk Amerika Serikat, yang sempurna dalam masalah hak asasi manusia.

Paijasha, mengutip Sabtu (16 April 2022), mengatakan: “Amerika Serikat, juga tidak ada negara yang sempurna dalam hal hak asasi manusia.”

Fayez berkata, “Bukankah masalah hak asasi manusia serius di Amerika?”

Fayez juga mengajukan pengaduan pelanggaran HAM AS dalam aplikasi PeduliLindung ke Departemen Kesehatan.

Menteri Kesehatan

Kementerian Kesehatan juga telah menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan oleh aplikasi PeduliLindung.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membenarkan tuduhan bahwa aplikasi PeduliLindung melanggar hak asasi manusia adalah tidak benar.

“Tuduhan bahwa aplikasi ini tidak berguna dan melanggar hak asasi manusia tidak substantif,” kata Nadia dalam keterangan resmi di laman pers Kementerian Kesehatan RI, Jumat (15/4/2022).

Namun, ada beberapa pihak yang mengemukakan kesimpulannya sendiri.

Nadia mengatakan, meluasnya penggunaan PeduliLindung berdampak positif pada implementasi kebijakan monitoring.

Dimulai dengan pencarian situs vaksin terdekat, warga negara Indonesia dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke tanah air melalui telemedicine dan pengiriman obat, penerbitan, dan e-wallet sertifikat Indonesia standar WHO.

Selanjutnya, menyediakan kartu peringatan kesehatan untuk perjalanan domestik dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.

Aplikasi telah menjelma menjadi layanan terintegrasi yang memfasilitasi pelacakan, pelacakan, memberikan peringatan dan sistem kehidupan baru (new normal).

Nadia menambahkan: “Aplikasi ini berperan penting dalam menekan laju transmisi saat menyaksikan gelombang delta dan omicron.”

Pengembangan PeduliLindung juga mengacu pada konsensus global yang tertuang dalam Pernyataan Bersama WHO tentang Perlindungan Data dan Privasi dalam Tanggap Covid-19 2020, yang merupakan konsensus global antar negara tentang praktik penggunaan data dan teknologi untuk protokol kesehatan Covid-19. .

Nadia juga menegaskan, aspek keamanan sistem dan perlindungan data pribadi PeduliLindung menjadi prioritas Kementerian Kesehatan.

(/Shella Latifa/Fayyanida Putwilliani)(/Ardito Ramadhan/Farid Assifa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Memperingati Konferensi Asia Afrika Dalam Situasi Saat Ini
Next post Tiket Kereta Api H-3 Lebaran Semua Tujuan Sudah Ludes, Tersisa Untuk Keberangkatan H-7 Dan H-6