Denda Administratif Tak Efektif Tangkal Penyalahgunaan Data Pribadi Sebelum Disahkannya UU PDP

JAKARTA – Wakil Ketua Komite I DPR Abdul Khris Al-Mashahri mengatakan, Komite I dan pemerintah akan mempercepat pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

KPU juga akan berupaya menuntaskan RUU PDP pada sidang kelima tahun anggaran 2021-2022 yang berakhir 7 Juli mendatang.

Republik Demokratik Kongo dan pemerintah telah sepakat untuk segera menyelesaikan RUU PDP, namun tetap tegas dalam menetapkan aturan denda bagi mereka yang melanggar prinsip privasi. situs judi slot deposit pulsa xl 10rb tanpa potongan

Basis regulasi yang digunakan Kominfo, yakni UU ITE (UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), tidak mengatur standar perlindungan data pribadi.

Menurut Sarwato Atmusutarno, Presiden Asosiasi Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Kominfo telah menyarankan untuk fokus menyelesaikan RUU PDP dengan pemerintah daripada mengenakan denda.

Untuk itu, sanksi administrasi selanjutnya akan diterapkan dengan mengacu pada UU PDP yang akan disahkan oleh Pemerintah dan DPR.

“Saat ini belum jelas RUU PDP akan difinalisasi, jadi kami sarankan menunggu RUU PDP selesai,” kata Saruto.

Menurut Sekretaris Jenderal ATSI, Marwan Ouasir, dengan berlakunya Undang-Undang PDP, pemerintah memiliki standar untuk menetapkan peraturan mengenai perlindungan dan keamanan data pribadi atau non-pribadi.

Free Data Flow with Confidence (DFFT) diimplementasikan sesuai dengan standar transmisi data yang diterima secara internasional. Dalam Marwan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, prinsip pengaturan terkait DFFT dan PDP dinilai tidak dapat dipahami.

Praktisi kebijakan publik Riant Nugroho di Kominfo berharap RUU PDP yang tertunda bisa optimal untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia.

UU PDP juga diharapkan mengadopsi prinsip resiprositas dengan negara lain terkait DFFT.

Oleh karena itu, undang-undang PDP di masa depan harus melayani kepentingan nasional Indonesia yang lebih besar. Selama ini posisi Indonesia selalu sulit bersaing dengan negara lain dalam hal saling DFTT.

Terkait rencana pengenaan denda administrasi yang terus dilakukan Sekjen Apetica, Rent dengan tegas menolak rencana tersebut.

Sebelum mengenakan denda, Kominfo harus memeriksa apakah bisa memberlakukan peraturan untuk melindungi data pribadi orang Indonesia. Menurut Riant, denda yang akan dikenakan Kominfo tidak cukup untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia dari penyalahgunaan.

Riant mengatakan, “Perusahaan mana saja yang didenda oleh Cominfo? Selama ini pemerintah tidak mampu melindungi data publik. Seharusnya Comininfo bukan kementerian yang hanya peduli dengan denda dan peningkatan PNBP.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Respon Positif PB IDI Soal Pelonggaran Masker, Sebaiknya Mulai Bulan Depan
Next post Dosen Universitas Riau Dituntut 3 Tahun Kasus Penyerangan Dan Penjarahan Karyawan Perusahaan Sawit