Empat Rekomendasi Pengusaha Ke Pemerintah Untuk Antisipasi Inflasi Pangan

Laporan Wartawan: Dendi Siswanto

Jakarta – Dunia usaha memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah untuk mengantisipasi risiko inflasi dari kenaikan harga beberapa komoditas pangan. situs judi slot pulsa xl

Haryadi Sukmani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Abindo), telah mengajukan empat usulan kepada pemerintah agar inflasi tetap stabil, terutama di sektor pangan.

Pertama, ada keseimbangan dalam skala pasokan dan permintaan pangan di tingkat nasional. Menurut dia, bahan bangunan harus diimpor saat ada kebutuhan nyata atau saat pasokan lokal tidak mencukupi.

Haryadi mengatakan, perlu dicari alternatif makanan impor yang bisa disajikan di dalam negeri. Itu juga harus dikomunikasikan dengan baik.

“Tolong jangan membuat keributan di daerah ini karena miskomunikasi,” kata Haryadi dalam webinar, karena masalah pasokan, terutama impor, membuat persyaratan ini tidak dapat dihindari. Kamis (22-07-04).

Kedua, menjamin kelancaran distribusi pasokan makanan, terutama di daerah-daerah krisis yang paling padat penduduknya.

Menurutnya, kelancaran dan keekonomisan logistik pangan bisa menjadi faktor yang wajar dalam menentukan wajar tidaknya kenaikan harga pangan nasional di suatu daerah.

Ketiga, memastikan tidak ada penggelapan harga pasar barang di sepanjang jalur distribusi pangan.

Haryadi meyakini jika disiplin pemerintah dapat melakukan tiga hal ini secara teratur, inflasi pangan nasional dapat dicegah dan dikendalikan secara memadai tanpa membebani masyarakat, dan dapat mendorong masyarakat dengan daya beli rendah ke jurang kemiskinan.

Keempat, Affindo sendiri mendukung kebijakan ini terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Namun, tak perlu dikatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali apakah kenaikan PPN akan berlanjut atau akan berlanjut sementara dalam keadaan seperti itu.

Selain keempat hal tersebut, Haryadi merekomendasikan agar pemerintah segera menghitung berbagai potensi efek cascading konflik Rusia-Ukraina terhadap inflasi.

Pemerintah harus memiliki kebijakan preemptive yang tepat agar target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tetap terjaga dan kondisi fiskal pemerintah tidak dirugikan.

Menurut dia, inilah yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka panjang untuk memiliki roadmap perencanaan kontinjensi yang tepat guna pengadaan barang-barang penting yang dibutuhkan Indonesia dan berdampak signifikan terhadap inflasi.

Sumber: Tunai

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Atasi Masalah Stunting Secara Konsisten Untuk Persiapkan Generasi Penerus Bangsa Tangguh
Next post Trio Tersangka, Fakarich Hingga Manajer Binomo Brian Edgar Yang Kini Berbaju Tahanan