KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton Per Tahun

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperbarui Data Perkiraan Sumber Daya Perikanan (SDI) untuk 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional (WPPNRI) Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP). Penegakan Keputusan No. 19 Tahun 2022 .

Penentuan perkiraan potensi penangkapan ikan kini diakui lebih baik karena menggunakan metodologi perhitungan yang lebih baik untuk mendukung implementasi salah satu kebijakan penangkapan ikan yang diperhitungkan saat ini, program pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Kepmen KP No. 19/2022 memuat perkiraan potensi stok ikan, hasil tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. situs judi paling gacor

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, total estimasi sumberdaya perikanan 11 WPPNRI adalah 12,01 Mtpa dan JTB 8,6 Mtpa. Perkiraan potensi dibagi menjadi sembilan kelompok stok ikan: ikan dasar laut, ikan karang, ikan pelagis kecil, cumi-cumi, udang Penaeid, lobster, rajungan, kepiting, dan ikan pelagis besar.

Bagaimana proses ini bekerja? Data dikumpulkan oleh rekan peneliti dari berbagai sumber. Ada orang yang survei menggunakan perahu atau pemantau survei, dan ada orang yang survei menggunakan statistik perikanan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan model yang ada untuk penilaian inventarisasi sumber daya perairan. Sekarang, dari analisis ini, perkiraan untuk semua WPP dan untuk setiap kelompok ikan diterbitkan, ”kata Profesor Indra Jaya dari KKP. Pada Rabu, 4 Juni 2022 (4 Juni 2022), Debat Kelautan dengan topik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 di KKP Media Center Jakarta Pusat.

Komnas Kajiskan adalah Keputusan Menteri No. KP: Panitia dibentuk 105/KEPMEN-KP/2020 dan beranggotakan 35 orang yang terdiri dari 7 ahli, 11 sarjana dan 17 pejabat instansi pemerintah terkait. Anggota Komnas Kajiskan memiliki latar belakang dan pengalaman ilmiah yang sesuai terkait pengkajian sumber daya sumber daya perairan.

Ridwan Muliana, Direktur KKP Dinas Perikanan dan Perikanan Alam, mengatakan metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan perkiraan potensi perikanan sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Diantaranya adalah penggunaan data standar internasional perikanan.

“Metodologi saat ini lebih baik dari 2016 dan 2017. Masih banyak lagi, seperti Oneeddata terintegrasi dengan data tangkapan berbasis WPP, yang sebelumnya berbasis perikanan lepas pantai. Dari segi data biomassa dan distribusi, Radwan mengatakan: “Dalam Dulu namanya double beam, tapi sekarang malah split beam yang bisa mengidentifikasi berbagai jenis ikan,” ujarnya.

Dengan Kepmen KP nomor 19/2022, penetapan izin tangkap per SDI (JTB) berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika kebijakan sebelumnya menggunakan 20% dari proyeksi potensi di setiap WPPNRI, sekarang tergantung pada kondisi sumber daya perikanan yang terlibat. Jika situasinya mengkhawatirkan, JTB saat ini mewakili lebih dari 20% potensinya.

“Kami lebih memperhatikan kesehatan laut. Bagaimana kondisi ikannya? Saya sangat khawatir ikan itu disalahgunakan dan tidak ditangkap secara berlebihan pada tingkat 20%. Sederhananya, jika ikan itu di laut, tingkat eksploitasi.Dalam Kebijaksanaan, nilainya biasanya lebih besar dari 20%.

Radwan menyadari perlunya data yang lebih spesifik untuk memperkirakan potensi sumber daya berdasarkan spesies ikan, mengingat data ikan yang disajikan saat ini berdasarkan populasi seperti pelagis besar, pelagis kecil, ikan dasar dan karang. Kita juga perlu memperbanyak jenis ikan yang termasuk dalam perhitungan.

“Ke depan cara memperbanyak produk seperti ini akan diperkuat. Saat ini, ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci tentang masing-masing kelompok, seperti kepiting, lobster, dll. Ke depan, kami akan coba kembangkan lebih lanjut. .” Jadi, berdasarkan produk untuk melakukannya,” tambahnya.

Pengumuman Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 19/2022 ini sekaligus mendukung implementasi program groundbreaking KKP, Kebijakan Perikanan Terukur. Proyeksi angka potensial dan angka JTB menjadi dasar penentuan jumlah tangkapan yang akan diberikan KKP untuk perikanan domestik, industri, dan nonkomersial. Soal kuota penangkapan ikan ini, Radwan menegaskan, utamanya untuk nelayan lokal.

Saat ini, data merupakan salah satu komoditas yang lebih berharga daripada minyak, kata Donnie Esmanto, Penasihat Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami mengapresiasi kerja keras Komnas Kajiskan melalui penciptaan data yang memenuhi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. KKP selalu berbasis data untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berdampak positif bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan pelaku usaha. Kami akan mengambil kebijakan.”

Dekan Universitas Perikanan Unpad, Udi Nur Ahsan sangat mengapresiasi update data estimasi potensi ikan di seluruh WPPNRI, terutama metodologi komputasi dan tools yang digunakan Komnas Kajiskan sangat baik. Yudi sependapat bahwa data estimasi potensi perikanan sangat penting untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, apalagi KKP akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan yang terukur.

Data terkini tentang jumlah kapal penangkap ikan lokal di seluruh Indonesia menurut tonase kotor juga diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan yang terukur ini. Pertama, Yudi ingin partainya mendapatkan kuota tangkapan dari nelayan setempat.

Dalam hal penangkapan ikan yang terukur, ini adalah yang terbaik. Dengan konsep tangkapan terukur, hasil tangkapan akan lebih bertanggung jawab. Produksi ikan juga dapat menjaga kelestarian sumber daya laut. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang akan menggunakan aktivitas penangkapan ikan yang diukur di masa depan. Harapannya tentu saja para nelayan setempat.”

“Setelah data sumber daya perikanan diperoleh, yang terpenting adalah data jumlah kapal lokal yang beratnya kurang dari 30 ton hingga di atas 30 ton. Dari situ juga bisa diukur apakah hasil perikanan yang diukur ada yang diangkut. Nelayan lokal setelah keluar Kalau ada perintah, apakah SDI itu dilaksanakan, apakah dipakai misalnya, selebihnya diserahkan kepada nelayan lokal di luar negeri.

Sementara itu, Muhammad Mukhlis Kamal dari Asosiasi Ikan Selam Indonesia menyambut baik rilis data terbaru tentang potensi sumber daya perikanan Indonesia. Namun, ia berharap data yang diberikan ke depan lebih detail berdasarkan spesies daripada kelompok.

“Masalahnya keterbatasan data,” jelas Mukhlis. “Tapi ini data terbaik yang kita punya dan ini data resmi. Mari kita bersinergi menjaga stok ikan yang lestari dan manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang optimal,” jelas Mukhlis.

Sebagai acuan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/2022 mengamanatkan penilaian dan peninjauan berkala terhadap perkiraan potensi penangkapan ikan, tangkapan yang diizinkan, dan tingkat penggunaan stok ikan WPPNRI yang teridentifikasi. Penilaian dan review dilakukan setidaknya sekali dalam tiga tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Ada Kata Sandi ‘Perwakilan Istana’ Dalam Kasus Suap Bupati Langkat Terbit Rencana
Next post Mengapa Meteor Bisa Jatuh Ke Bumi?