Komisi III DPR Soroti Sulitnya Rehabilitasi Pengguna Narkoba, Kecuali Orang Status Sosial Tertentu

Laporan Reporter, Nopalantine

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pasal terkait rehabilitasi pengguna narkoba.

Wayan Suderta, anggota Komisi III Republik Demokratik Kongo, menilai sulitnya rehabilitasi pengguna narkoba. review situs judi

Pasalnya, kata dia, rehabilitasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi penggunaan narkoba dibandingkan dengan pemenjaraan.

Kalau soal narkoba, apakah rehabilitasi itu gratis? Bisakah saya rehab gratis? ” kata Wayan Suderta dalam Rapat Kerja Panitia (Panga) DPR RI ke-3 dengan tim pemerintah, Senin (23/5/2022).

Dia mengatakan di awal artikel bahwa rehabilitasinya bagus. Karena tidak ada syarat bagi mereka yang ingin direhabilitasi.

Namun, politisi PDIP ini menambahkan, pasal-pasal tentang rehabilitasi seperti berikut ini cenderung kaku dan kaku.

“Kalau artikel pertama bagus, artikel selanjutnya adalah peluang bermain,” ujarnya.

Ai Wayan mengevaluasi kecenderungan permainan Mahkamah Agung.

Hal ini terlihat dalam berbagai hukuman bagi penyalahguna narkoba.

Meski Wayan mengaku kecurigaannya tidak berdasarkan penelitian.

Wayan menilai, pengguna narkoba menjadi korban dari barang haram tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa pengguna narkoba seperti pasien yang membutuhkan pertolongan.

“Pengguna adalah orang yang sakit untuk membantu, jadi mengapa mereka harus dihukum?”

Sementara itu, pemenjaraan pengguna narkoba tidak mengubah siapa pun menjadi lebih baik.

Wayan juga mengatakan bahwa pengguna narkoba umumnya adalah generasi muda.

Bayangkan generasi muda ditahan di penjara terburuk yang pernah ada. Karena LP tampaknya tidak memperbaiki situasi secara signifikan.”

Sebagai bahan acuan, Komite III Republik Demokratik Kongo menggelar rapat kerja panitia (Banga) dengan tim pemerintah untuk membahas amandemen UU Narkotika 2009 Nomor 35.

“Agenda pertemuan hari ini adalah untuk mendapatkan penjelasan umum tentang isi RUU Narkoba,” kata Pangeran Khair Al-Saleh, Wakil Ketua Komite Ketiga Republik Demokratik Kongo, pada upacara pembukaan. Rapat Senin (22-05-23). .

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Hayarij yang mewakili tim pemerintah mengatakan, ada enam perubahan yang diusulkan pemerintah.

Keenam item tersebut adalah zat psikoaktif baru, rehabilitasi, tim evaluasi terpadu, kewenangan penyidik, pengambilan sampel dan pengujian, identifikasi barang sitaan, serta persyaratan dan tata cara perbaikan hukuman.

“Diterima berdasarkan Inventory of Issues (DIM). Total 360, (Rinci) Permanen, 66, Private 13 DIM, Minta klarifikasi hingga 10 DIM, Material hingga 178 DIM, New 93 Dim.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post SWIFT Jajaki Teknologi Terdesentralisasi Untuk Kembangkan CBDC 
Next post Dua Cara Membuat Masker Rambut Menggunakan Minyak Zaitun