KPK Fasilitasi Tim PPNS KLHK Periksa Bupati Langkat Terbit Rencana Di Gedung Merah Putih

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penyidikan wali tidak aktif Langkat oleh tim Penyidik ​​Pegawai Swasta (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merilis rencana Waringin.

Pengujian dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. situs judi freebet tanpa deposit 2022

Ali Picri, Pj Penegakan Hukum KPK, mengatakan, “Hari ini di KPK Hongbaekwan, tim penyidik ​​KPK melakukan penyidikan terhadap tersangka TRP sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa oleh tim penyidik ​​PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.” Selasa (17/5/2022) dalam keterangan tertulis.

Ali mengatakan, pihaknya melakukan uji coba terkait kondisi tujuh ekor hewan yang dipelihara di Turpet Bupati tersebut.

Diketahui, kasus 7 satwa dilindungi yang dipelihara oleh Turbit Angin Angin sudah masuk ke tahap penyidikan.

”Betul. SPDP-nya sudah kami kirimkan ke Poldasu,” kata Halwanto Genting, Kepala UPT KLHK, Balai Gakkum, Balai Gakkum, Divisi Medan I, Sumatera, Medan I. ).

Halwanto mengatakan pihaknya telah memeriksa banyak saksi dalam kasus tersebut, termasuk mereka yang merawat hewan di rumah Turbit.

Halwanto mengatakan tidak ada tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka tetap akan mengajukan gugatan.

“[selain] menyelesaikan kasusnya” jelasnya.

Seperti diketahui, KPK menemukan kepemilikan satwa dilindungi ini saat menggeledah rumah Langkat Turbet Blanc Warren Angen, wali tidak aktif, tersangka kasus suap.

Setelah mendapat informasi tersebut, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengunjungi lokasi dan menemukan tujuh satwa yang dilindungi.

Pj Dirjen BKSDA BKSDA Sumut Irzal Azhar mengatakan, “Operasi penyelamatan berupa evakuasi ini berdasarkan informasi yang diberikan KPK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang keberadaan satwa dilindungi oleh Bupati Langkat yang tidak aktif. Rabu (26 Januari 2022).

Hewan yang diasuransikan adalah: 1 Orangutan Sumatera, 1 Monyet Hitam Sulawesi, 1 Elang Brontok, 2 Jalak Bali dan 2 Macaw.

Erzal mengatakan, hewan yang ditangkap itu dipindahkan ke dua lokasi berbeda.

Erzal mengatakan, tidak aktifnya wali Langkat terhadap satwa langka itu melanggar pasal 21-2a UU No 5 Tahun 1990.

Pasal 40 UU tersebut mengatur bahwa seseorang yang melanggar hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

“Proses hukumnya juga sudah diserahkan ke Penyidik ​​Satpol PP Sumatera,” jelas Erzal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post MUI Dukung Rencana Jaksa Agung Larang Terdakwa Pakai Atribut Keagamaan Saat Persidangan
Next post 8 Dokter Hewan Disiagakan Di Lampung Selatan Antisipasi Penyebaran Penyakit Mulut Dan Kuku