KPK Masih Hitung Penerimaan Gratifikasi Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menominasikan Wali Kota Ambon Richard Lohinapisi atas tuduhan menerima suap terkait persetujuan cabang utama pasar ritel kecil Ambon tahun 2020.

Ada suap minimal 25 juta rupiah kepada pemerintah kota (Bimkot) untuk setiap izin kerja dan pembangunan toko Alfamidi di Ambon. Uang itu diberikan kepada Richard. situs judi viral

Selain itu, Richard diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari perwakilan lokal kota Alphamedi Ambon di Amri.

Suap itu terkait persetujuan pembangunan 20 gerai Alfamedi di Ambon.

Selain tuduhan suap, Richard Luenapese juga didakwa menerima suap dari beberapa pihak.

Namun, tim investigasi masih menghitung jumlah laporan yang diterima.

Ketua KPK Ferli Bahuri mengatakan: “Kami pasti akan mengomunikasikan perkembangan ini melalui Ali Fikri, juru bicara Divisi Aplikasi KPK, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, proses penyelidikan belum selesai karena kami sedang melakukan penyelidikan.” Channel YouTube KPK RI, Sabtu 14/5/2022.

Fairley mengatakan penyelidikan atas persetujuan Richard akan memakan waktu. Ini akan dikomunikasikan kepada publik sesegera mungkin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Ambon Richard Rohinapesee sebagai tersangka kasus suap saat menerima tip dan pemberian izin dasar untuk membangun toko ritel kecil di Ambon pada tahun 2020.

Ia diburu bersama staf tata usaha Pemkot Ambon Komisaris Andrew Irene Hhanusa dan Komisaris Alphamedi Perwakilan Wilayah Kota Ambon Ameri.

Akibat perbuatannya, Al-Amiri menjadi Undang-Undang Nomor 1999 Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 31 dan didakwa melanggar Pasal 5(1) A atau Pasal 5(1) B atau 13. Sehubungan dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana, maka Undang-Undang No. Diedit oleh 20.

Di sisi lain, Richard dan Andrew berada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik. 31 diduga melanggar Pasal 12, Huruf A, Huruf B atau Pasal 11 dan Pasal 12B Indonesia. Sehubungan dengan Pasal 55 (1)~1 KUHP, UU No. 31, 1999 Amandemen 2001 Indonesia No.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Shin Tae-yong: Kami Fokus Melawan Myanmar
Next post Presiden Jokowi Dorong Kemitraan ASEAN-AS Untuk Tangani Perubahan Iklim