Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Korupsi TWP AD Sebut Pengadilan Militer Tak Berwenang Adili Perkara

Reporter Rizuki Sandy Saputra

JAKARTA – Tim hukum terdakwa kasus korupsi Dana Perumahan Wajib Militer (TWP AD) 2013-2020 Brigjen Yos Adi Kamerula dan Brigadir Ni Bhuto Purnamasari menilai Pengadilan Militer II tidak berwenang mengadili. kasus korupsi. situs judi slot online atta

Terdakwa pertama, Jaksa Penuntut Umum TNI Yusuf Uday Qamarullah, disampaikan langsung pada Kamis (12) Kamis (12) dalam persidangan berdasarkan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntutan militer yang digelar di Pengadilan Tinggi Militer II. / Mei 2022).

June adalah pengecualian, dengan mengatakan, “Dari sudut pandang tim hukum terdakwa sidang pertama, tidak pantas kasus korupsi ini diadili, dituntut dan diadili di sidang kedua Mahkamah Agung.”

Terkait hal itu, menurut tim hukum Brigjen Yusef Uday Qamar Allah, sidang dengan putusan dan kewenangan mutlak sedang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ia mengatakan, aturan itu tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, June menyatakan bahwa pihaknya menilai Pengadilan Militer Kedua tidak berwenang untuk mengadili dan mengadili kasus klien tersebut.

Sebelumnya, Brigjen Yos Adi Kamerula dan Ni Bhuto Purnamasari dijerat pasal korupsi Dana Perumahan Wajib Angkatan (TWP AD) dari 2013 hingga 2020.

Jaksa Agung Indonesia Ketu Sumedana, kepala Pusat Informasi Hukum, mengatakan dalam persidangan dakwaan tinggi kedua yang diadakan pada 2013 hingga 2020, kedua orang itu didakwa melakukan korupsi dalam TWP AD (Dana Pasukan Militer) dari 2013 hingga 2020. Rabu (27/27) Pengadilan Militer Jakarta 4). / 2022).

Sumedana mengatakan dalam dakwaan pendahuluan pertama bahwa kedua pria itu didakwa dengan Pasal 2, (1)J. Pasal 31, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perilaku Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 31 Undang-Undang Tahun 2001. Pasal 55 Ayat 1, Pasal KUHP. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dalam kedua kasus tersebut, sub-biaya pertama juga dikenakan sesuai dengan suasana Pasal 3. Pasal 31, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perilaku Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 31 Undang-Undang Tahun 2001. Pasal 55 Ayat 1, Pasal KUHP. Bagian 1 KUHP.

Terkait dakwaan kedua, Sumedana mengatakan keduanya dijerat Pasal 8 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 Nomor 31, sebagaimana diubah dengan UU JU Nomor 31 Tahun 2001. Pasal 55 Ayat 1, Pasal KUHP. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Sumedana mengatakan dalam siaran pers dari Pusat Informasi Kehakiman Kejaksaan Agung, Rabu (27/4), “Sidang ditunda hingga Kamis, 12 Mei 2022, karena pembacaan eksepsi terdakwa. Kuasa hukum terdakwa.” / 2022).

Dikatakannya, sidang berjalan lancar dan tertib dengan penerapan protokol kesehatan.

Ia mengatakan sidang pertama dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Brigjen Farida Faisal, hakim anggota Brigjen Hanifan Hedayatula dan Laksamana Pachel Hendry.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post 20 Manfaat Jalan Kaki Pagi: Menurunkan Berat Badan Hingga Mencegah Diabetes
Next post Anggota DPR Sebut Ada Catatan Soal Pelantikan Pj Gubernur, Posisi Rawan Digugat