Menteri PPPA: Pembahasan RUU TPKS Tingkat Pertama Disetujui 12 Bab Dan 93 Pasal

Laporan Pers, Larasati Dyah Utami

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Legislatif Republik Demokratik Kongo sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada sidang paripurna Republik Demokratik Kongo pada Rabu (4 Juni 2022). Kongo dijadwalkan minggu depan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Menteri Bintang Busbayoga mengatakan DIM RUU TPKS yang semula terdiri dari 12 Bab 81, menyetujui Bab 12 dari 93 pada pembahasan putaran pertama. bet judi slot

Bintang mengatakan dalam webinar PPPA Kemendikbud pada Jumat, 4 Agustus 2022, ”Daftar masalah (DIM) dalam RUU TPKS dibahas secara cermat untuk memungkinkan berbagai pendapat.

Isinya memuat pengertian TPKS, yang merupakan tujuan UU TPKS mengatur sembilan jenis TPKS.

Terkait pasal-pasal terkait pemerkosaan dan aborsi paksa yang tidak diatur dalam undang-undang TPKS, Bintang Puspyoga menjamin pihaknya akan memperjuangkan pasal-pasal tersebut.

Menurut dia, pemerintah sangat menyadari pentingnya mengatur pemerkosaan dan aborsi paksa sebagai bentuk kekerasan seksual.

Bintang mengatakan, “Kami tegaskan pemerintah akan kesulitan mengatur kedua bentuk kekerasan seksual itu. Tentu ini akan diatur dalam RUU KUHP,” kata Bintang.

Sekda PPP itu mengatakan, UU tersebut nantinya akan menjadi ekspresi substantif eksistensi bangsa dalam upaya memerangi kekerasan seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk menangani korban, perlindungan dan pemulihan, penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dan mencegah terulangnya kekerasan seksual.

Menteri Bintang mengatakan Panitia Kerja RUU TPKS dan DPR RI DRC mencurahkan seluruh tenaga, waktu dan tenaganya untuk itu.

Dengan segala harapan, penantian dan kesabaran para korban dan kawan-kawan, RUU TPKS akhirnya dapat disepakati bersama dan akan dirujuk ke sidang paripurna Republik Demokratik Kongo untuk disahkan.

“Saling memperkaya merupakan upaya gotong royong antara berbagai faktor seperti pengetahuan, pengalaman lapangan, komunikasi, dan kampanye,” ujarnya.

Bintang mengatakan PPPA akan terus berjuang hingga RUU tersebut disahkan dan akan mengawal implementasi UU TPKS ke depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Menhub Dan Menko PMK Tinjau Kesiapan Bandara Soekarno-Hatta Hadapi Angkutan Lebaran
Next post Pemilik Warteg Yang Dibacok Saat Hendak Tahajud Ke Masjid Mengaku Tak Punya Musuh