RUU TPKS Disahkan Jadi UU, Komnas Perempuan: Kita Perlu Kawal Pelaksanaannya

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan perlu mengawal penegakan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komnas Perempuan juga berharap dapat mengubah undang-undang dan kebijakan lain, seperti Proyek Hukum Pidana (RKUHP). slot online semua bank

Komnas Perembuan mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis: “Kita semua sekarang perlu mengawal implementasi UU TPKS untuk memastikan mencapai tujuan pembentukannya dan bahwa perubahan undang-undang dan kebijakan terkait lainnya, termasuk RKUHP, dapat segera diikuti.” Dikutip dari situs resminya.

Komnas Perempuan juga mengapresiasi diadopsinya elemen kunci payung hukum dalam pembahasan dan pengesahan UU TPKS.

Faktor utama yang disebutkan Komnas Perempuan adalah adanya sanksi berupa pengaturan, pemidanaan dan tata cara pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, adanya hukum acara khusus yang menghambat keadilan korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan penyidikan. . Termasuk santunan dan dana bantuan korban di pengadilan.

Kemudian merinci dan menyoroti realisasi hak-hak korban atas pengobatan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu yang mempertimbangkan kerentanan khusus, termasuk namun tidak terbatas pada penyandang disabilitas.

Poin kelima berikutnya adalah pencegahan dan pelibatan masyarakat dan keluarga.

Terakhir, ada pengawasan menteri, lembaga HAM nasional, dan masyarakat sipil.

Sementara itu, Komnas Perempuan juga menyerukan adanya kepastian hukum bagi korban pemerkosaan dan aborsi di masa mendatang.

“Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR RI dan pemerintah masa depan memastikan regulasi komprehensif tentang pemerkosaan dan aborsi paksa dalam RKUHP.”

“Selain ketentuan jembatan yang memungkinkan korban perkosaan dan aborsi paksa mengakses hak-haknya selama pengobatan dan pemulihan dalam kasus-kasus yang tercakup dalam UU TPKS,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Republik Demokratik Kongo mengesahkan RUU TPKS pada Sidang Paripurna Republik Rakyat China yang digelar di Majelis Nasional di Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Desember 2022.

Puan Maharani, Presiden Republik Demokratik Kongo dan ketua rapat paripurna, bertanya kepada anggota parlemen apakah RUU TPKS akan disahkan.

Pak A berkata, “Dapatkah undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan seks disahkan?”

Anggota sidang paripurna menjawab dengan “Saya setuju”.

Kemudian Boan mengetuk dengan palu pengadilan sebagai tanda persetujuan.

Begitu palu dipukul, tepuk tangan meletus dari seluruh aula.

Ada tepuk tangan meriah dari anggota parlemen dan masyarakat umum yang hadir.

Di depan sesi, Puan tampak melambaikan tangan menyambut tepuk tangan.

Willy Aditya, yang sebelumnya menjadi Ketua Panitia Penindakan TPKS, mengatakan undang-undang tersebut merupakan aturan yang ramah korban dan memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum.

Pasalnya, masih belum ada payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual.

“Begitulah negara ada dan memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Kami menyebutnya fenomena gunung es,” jelas Willey.

(/ John Listio Boruto/Francis Ayoda Prasetia)

Pasal Lain Terkait UU TPKS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Anggaran Pemilu 2024 Rp 110,4 Triliun Sangat Mahal, Padahal Keserantakan Pemilu 2024 Untuk Menghemat
Next post Volkswagen Beri Ekstra Perlindungan Dua Tahun Untuk Setiap Pembelian Mobil Baru Saat Ramadan