Selamat Jawa Timur Berhasil Mengumpulkan 11 Komentar WTP Dari BPK

– Pemerintah Daerah (Pemprov) Jawa Timur (Jawa Timur) kembali meraih Pendapat Tanpa Syarat (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspeksi (BPK).

Kali ini opini WTP diberikan oleh BPK melalui Laporan Hasil Penelaahan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim tahun anggaran 2021. situs judi slot online resmi deposit pulsa

Dengan demikian, Jawa Timur mampu mengumpulkan 11 komentar WTP dari BPK. Padahal, Jawa Timur sebelumnya mendapat review WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut.

Penyerahan LHP kepada LKPD Pemprov Jatim disampaikan oleh Bendahara Negara V BPK Aksan Khak kepada Gubernur Jatim dan Ketua DPRD Jatim. (DPRD) Kusnadi.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna penyampaian LHP BPK pada LKPD Pemprov Jatim 2021 yang digelar di Gedung DPRD Jatim pada sore hari tanggal 25 Mei 2022.

Atas capaian tersebut, Gubernur Khafifah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras seluruh Pegawai Negeri (ASN) Pemerintah Daerah Jawa Timur serta membentuk Pemerintah Kabupaten (Bimkap) dan Pemerintah Kota (Bimkot) se-Jawa Timur.

“Atas kerja keras, dedikasi dan berbagai rekomendasi, kali ini kita patut berterima kasih atas komentar WTP LKPD kepada Pemda Jatim,” kata Khufa.

Namun, Khofa tetap meminta jajarannya untuk segera mengkaji rekomendasi tersebut agar bisa segera ditindaklanjuti.

Ia melanjutkan, “Kami mohon sarannya secepatnya. Ini misi kita bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercatat di BPK LHP yang diterima hari ini.”

Gubernur Khafifah juga mengatakan pemerintah daerah Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunannya dari waktu ke waktu.

Ia mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab Pemda Jatim.

Sementara itu, Dr. Aksan Khak, Kepala Pemeriksa Keuangan Negara V BPK RI, mengucapkan selamat kepada Pemerintah Jawa Timur atas pencapaiannya yang luar biasa.

Ia berpesan agar Pemda Jatim kali ini dengan pendapat World Trade Station akan memberikan dorongan untuk lebih mendorong terwujudnya tanggung jawab fiskal daerah dan transparansi di Jatim.

Ia pun berharap dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini. Karena kebutuhan masyarakat akan meningkat setiap tahunnya.

Sebagai acuan, penyampaian komentar WTP ke Pemda Jatim telah melewati empat kriteria yang telah ditentukan.

Semua mematuhi standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Sidang paripurna itu juga dihadiri Wakil Presiden Jawa Timur (Wagop) Emil Elisianto Dardak, Pj Menteri Daerah Jawa Timur (Pj) (Sekda) Shedd dan Hayudi, serta Kusnady, Ketua DPRD Jatim.

Serta Ahmad Iskandar dan Sahat Tu Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim, dan pejabat OPD Pemda Jatim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Warga Cirebon Membuat Pengubah Air-bahan Bakar Demikian Tanggapan Direktur Dislitbangad
Next post Pasangan Bisnis Mencetak Uang Palsu Rp 300 Juta Untuk Belanja Di Pasar Dan Mengharapkan Pengembalian Uang