Siapa Saja Yang Berhak Mendapatkan THR? Berikut Perhitungan Besaran THR

Uang cuti tahun 2022 harus dibayarkan secara penuh dan tepat waktu kepada pekerja/karyawan.

Perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya akan dikenakan sanksi pemerintah.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administrasi hingga denda. situs judi deposit 5rb

Menteri Sumber Daya Manusia (Manakir) Ida Fawzia dalam surat edaran mengatakan pembayaran THR tidak datang tujuh hari sebelum liburan Idul Fitri.

Demikian Surat Edaran (SE) Nomor 22 Tentang Penerapan Tunjangan Cuti Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan. Disampaikan oleh Ida Fauziyah pada M/1/HK.04/IV/2022.

Ida Fouzia, Menteri Sumber Daya Manusia untuk Eropa Tenggara, menjelaskan: “Pemberian THR keagamaan kepada pekerja/buruh merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pekerja/pekerja dan keluarganya yang merayakan hari besar keagamaan.”

Lantas, siapa yang berhak meninggalkan tunjangan atau THR?

Permennaker Tahun 2016 Nomor 6 menyebutkan ada beberapa kriteria penerimaan THR tunjangan hari raya bagi pekerja/buruh perusahaan.

Pada bagian 2 dijelaskan, pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja yang bekerja terus menerus selama lebih dari satu bulan.

Peraturan ini tidak membedakan status pekerja, apakah pekerja tetap, kontrak, atau paruh waktu.

Pasal 7 juga menyebutkan bahwa pekerja/karyawan yang dipecat dari H-30 sebelum hari raya keagamaan juga berhak atas THR.

Pasal 8 juga menyatakan bahwa karyawan yang dipindahkan ke perusahaan lain tempat mereka tetap bekerja dapat menerima THR di perusahaan baru jika perusahaan lama tidak menerimanya.

Akun THR

Berikut aturan besaran THR keagamaan yang diberikan oleh SE:

Upah satu bulan dibayarkan kepada karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih.

Bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari 1 bulan dan kurang dari 12 bulan berturut-turut, atau kepada tetangga yang kurang mampu, dibayar secara proporsional menurut perhitungan berikut.

(Masa kerja: 12) Gaji satu bulan

Bagi pekerja/karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak kerja harian, upah satu bulan dihitung sebagai berikut.

semua. Bagi pekerja/karyawan yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

hujan. Bagi pekerja/karyawan yang telah bekerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah bulanan yang diterima selama masa kerja.

Hukuman bagi perusahaan yang tidak membayar atau terlambat

Kementerian Tenaga Kerja mengatakan di situs Instagram-nya bahwa perusahaan yang tidak berjanji untuk membayar PPN dapat menghadapi denda maksimum.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan Pasal 78 tahun 36, pemberi kerja dapat dikenakan hukuman jika THR tidak dibayarkan.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan niaga, penghentian sebagian atau seluruh sarana produksi dan pembekuan kegiatan niaga.

Denda ini akan diberikan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu kepada pengusaha yang tidak memenuhi pembayaran THR.

Sebaliknya, jika perusahaan terlambat membayar THR, dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah keseluruhan.

Denda ini dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.

(/ Theo)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Viral Perempuan Dari Pati Lakukan Photoshoot Dengan Banyak Ular Di Kepala, Ini Kisah Di Baliknya
Next post Mitsubishi Hentikan Produksi Dan Penjualan Mobil Di Rusia