Usut Suap Bupati PPU, KPK Kembali Panggil Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief

Laporan Wartawan , Ilham Rian Pratama

JAKARTA – Tim penyidik ​​​​Komisi Pemberantasan (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief pada hari ini, Senin (9/5/2022). situs judi slot online yang sering menang

Andi Arief akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu bakal melengkapi berkas perkara tersangka Bupati PPU nonaktif Abdul Gafur Mas (RUPS).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Andi Arief (Swasta/Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat keterangin tertulis .

Andi Arief sebelumnya telah diperiksa tim penyidik ​​KPK pada Senin (11/4/2022).

Saat itu, Andi Arief dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya komunikasi antara dirinya dengan Abdul Gafur Mas mengenai konsultasi pencalonan Abdul untuk maju menjadi Ketua DPD Partai Demokrat.

KPK menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) sebagai dugaan dugaan suap pengadam barang dan ajen ajen Paser Utara.

Dalam tuduhan terhadap Yudi disebutkan Abdul Gafur Mas’ud meminta Rp1 miliar untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Dalam tuduhan disebutkan jika Asdarussalam sebagai orang kepercayaan Abdul Gafur menyampaikan permintaan Abdul Gafur kepada Yudi untuk menyiapkan uang Rp1 miliar.

“Asdarussalam menyampaikan agar nanti (Yudi) membantu Abdul Gafur Mas’ud sebesar Rp1 miliar yang sedang mengikuti pemilihan di Pmilihan di Partai Demokrat Samurat Kalimantan Timur ” ujar jaksa KPK dalam dosanya.

Menurut jaksa, Abdul Gafur sempat menyampaikan kepada Yudi bahwa apa yang disampaikan Asdarussalam sama seperti yang dia sampaikan.

Terkait permintaan uang Rp 1 miliar itu, Yudi lantas mencairkan pekerjaan peningkatan Kantor Pos Waru senilai Rp 1,5 miliar.

Yudi lalu mendatangi Kantor Sekda Kabupaten PPU dan mendapat jawaban atas uang tersebut belum bisa dicairkan.

Cerita singkat, anak buah Abdul Gafur lalu mencarikan cara meminjamkan uang dengan meminjam dana simpanan Korpri sebesar Rp 1 miliar.

Pihak Korpri meminjamkan dana tersebut karena Yudi memiliki beberapa proyek yang masih belum dicairkan termasuk peningkatan Kantor Pos Waru.

“Setelah menerima uang tersebut, memberikannya (Yudi) menyerahkannya kepada Hajrin Zainudin sebagai Staf Administrasi PT Borneo Putra Mandiri dan memintanya untuk diberikan kepada Supriadi ud, Bupati PPU, di Samarinda,” kata jaksa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous post Siap Digelar, Slipknot Akan Manggung Di Hammersonic Festival 2023
Next post Pendapatan Tunai Pekerja Di Jepang Bulan Maret 2022 Meningkat, Tapi Upah Riil Turun